Sejumlah BUMN Alami Masalah, Wapres: Akhlak Perlu Diperbaiki
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberi peringatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperbaiki karakter Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). Hal ini karena adanya sejumlah BUMN yang mengalami masalah.
“Sangat disayangkan bahwa beberapa BUMN mengalami masalah. Hal ini menjadi ujian, sekaligus momentum refleksi bagi kita semua. Ketika BUMN bermasalah, maka pasti penerapan core value AKHLAK-nya masih perlu diperbaiki,” kata Wapres lewat keterangan video pada Pembukaan Acara AKHLAK Award BUMN 2022, Selasa (5/7/2022).
Baca Juga: Disuntik Negara Rp10 Triliun, Dirut PLN: Untuk Bangun Listrik di Daerah
Apalagi, kata Wapres, di era krisis seperti saat pandemi Covid-19 ini, BUMN dituntut untuk tetap bertahan. Dan di saat yang sama terus berkontribusi positif terhadap pendapatan negara, serta turut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Wapres juga menegaskan tantangan untuk mewujudkan BUMN ber-AKHLAK di era modern bukanlah pekerjaan ringan. Membangun transformasi budaya harus diniatkan ikhlas dari hati, kemudian dijalankan secara intens dan berkelanjutan.
Baca Juga: Rasio Utang BUMN Turun, Sinyal Ekonomi RI Positif dan Bangkit
“Nawaithu yang lurus dan kuat menjadi prasyarat mutlak agar nilai dasar AKHLAK ini menyatu antara pikiran, nurani, dan perilaku,” paparnya.
Wapres mengatakan tidak hanya berangkat dari tekad kuat yang diejawantahkan dalam aplikasi keseharian, hasil penerapan AKHLAK oleh seluruh unsur BUMN pun harus dapat dilihat, dinilai, dan dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. “Pada akhirnya, yang terpenting bagi publik adalah derajat kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa,” katanya.
“Ke depan kita harapkan core value AKHLAK BUMN ini tidak hanya hidup di internal BUMN dan sekadar menjadi penguat semangat membangun ekonomi negara, tetapi juga bisa menjadi pelopor tumbuhnya ekosistem moral bangsa Indonesia yang lebih melembaga dan diakui dunia,” ungkap Wapres.
(Feby Novalius)
