Share

Soroti Kasus Holywings, Menteri Bahlil Bentuk Satgas Ini

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Kamis 07 Juli 2022 10:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 07 320 2625164 soroti-kasus-holywings-menteri-bahlil-bentuk-satgas-ini-HWdEWFJg9H.JPG Holywings. (Foto: MPI)

SURAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait perizinan usaha yang dimiliki Holywings.

Sebab belakangan Gubernur DKI Jakarta mencabut izin perusahan restoran dan bar tersebut.

Bahlil mengatakan apabila izin yang dimiliki oleh Holywing adalah restoran, tapi digunakan untuk menjalankan usaha bar tentu menyalahkan aturan yang berlaku.

 BACA JUGA:3 Gerai Holywings di Surabaya Ditutup karena Tak Kantongi NIB

"Kalau gitu begini, kalau kbli-nya (Klasifika Baku Lapangan Usaha Indonesia) restoran, keluar izin, tapi dia pakai bukan untuk restoran, untuk bar, cabut. dia salah, kita bentuk tim satgas yuk," ujar Bahlil dalam Media Gathering di Surakarta, Rabu (6/7/2022).

Bahlil juga mengatakan bakal turun langsung kelapangan untuk melihat terkait masalah perizinan yang dimiliki oleh Holywings.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Saya langsung turun sendiri aja, Kita turun ngecek holywings, Pak imam (Deputi Bidang Pengendali Pelaksanaan) langsug buatkan tim, dengan pak robert, hari senin saya melakukan peninjauan ke holywing terhadap izin-izin," sambung Bahlil.

Dia menegaskan jika Holywings hanya memiliki izin restoran, namun dipergunakan untuk kegiatan usaha lain, memang seharusnya dicabut.

Sehingga pencabut izin yang belakangan dilakukan, bukan latar belakang promosi yang dilakukan tapi memang Holywings diduga sejak lama menyalahgunakan izin.

"Kalau izinnya restoran keluar, tapi dipakai untuk bar ya salah. masa izinnya restoran bikin bar, berarti kau menyalahgunakan izin, izin minum kopi kau pakai minum wisky," lanjut Bahlil.

"Begitu izin dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya maka kepala daerah berhak untuk memberikan sanksi termasuk pencabutan," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini