Share

Luhut Colek Sri Mulyani Minta Turunkan Pungutan Ekspor CPO

Rizky Fauzan, MNC Portal · Kamis 07 Juli 2022 17:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 07 320 2625510 luhut-colek-sri-mulyani-minta-turunkan-pungutan-ekspor-cpo-AyswmJGUFi.jpg Luhut minta Sri Mulyani turunkan pungutan ekspor sawit (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah akan menurunkan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Rencana kebijakan tersebut dilakukan agar harga tandan buah segar (TBS) sawit kembali bernilai.

Untuk memuluskan langkah tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Nah kita coba dua minggu dari sekarang pertengahan ekspor mulai lancar. Tidak hanya itu saja, tadi malam saya bicara pada Menteri Keuangan PE [pungutan ekspor]-nya akan kita bawa sampai ke bawah. Kita kasih insentif untuk ekspor. Kalau ekspor tangkinya kosong dia ambil TBS, nanti TBS harganya naik,” kata Luhut dalam Pertemuan Koordinasi AKPSI di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).

Seperti diketahui, tarif pungutan ekspor maksimum untuk minyak sawit mentah $200 per ton dan bea keluar (BK) US$288 per ton seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 98/PMK.010/2022. Peraturan tersebut berlaku efektif hingga 31 Juli. Tetapi, ketetapan tersebut tidak berlaku bagi produsen sawit yang tidak mengikuti domestic market obligation (DMO).

“Kita tunggu saja,” ujar Luhut.

Mantan Jenderal TNI itu menuturkan, untuk mengerek harga TBS, pihaknya juga akan menggenjot biodiesel 40 persen atau B40 dari sebelumnya B30. Saat ini ada 2,5 juta ton CPO akan didistribusikan untuk energi bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

“Untuk Solar juga nanti akan diberikan CPO untuk mengurangi sulfurnya sehingga bisa total 3 juta ton CPO terserap, dengan demikian harga [TBS] bisa naik,” kata Luhut.

Menurut ia, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja dalam industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar.

Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan dan perbaikan yang dibutuhkan.

“Nantinya dari hasil audit kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola dan perbaikan yang diperlukan,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini