Share

BPKP Ungkap Uang Negara yang Dikembalikan Capai Rp66,66 Triliun

Suparjo Ramalan, iNews · Kamis 21 Juli 2022 13:13 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 21 320 2633676 bpkp-ungkap-uang-negara-yang-dikembalikan-capai-rp66-66-triliun-6zJMXvuOyK.JPG Uang negara. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat uang negara yang kembali dikontribusikan mencapai Rp66,66 triliun.

Jumlah ini berdasarkan hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 6 bulan atau Januari-Juni 2022.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut angka Rp66,66 triliun adalah akumulasi dari hasil pengawasan di berbagai isu strategis pembangunan. Seperti tata kelola industri batu bara dan minyak sawit, penyelesaian proyek infrastruktur strategis.

Lalu, penyaluran bantuan sosial, pengadaan dan percepatan vaksinasi, hingga penyelenggaraan pendidikan. Hasil pengawasan tersebut pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 BACA JUGA:IMF: Kebijakan Larangan Ekspor Bisa Perparah Krisis Pangan Dunia

“Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 6 bulan 2022 telah dilaporkan kepada Presiden bahwa BPKP berhasil berkontribusi positif terhadap keuangan negara senilai Rp66,66 triliun," ungkap Ateh, Kamis (21/7/2022).

Ateh merinci uang negara yang dikontribusikan terdiri dari penghematan pengeluaran keuangan senilai Rp49,40 triliun, penyelamatan keuangan Rp14,02 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara sebesar Rp3,24 triliun.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sepanjang semester I-2022, BPKP telah melaksanakan sebanyak 2.203 program kerja pengawasan melalui tiga aspek yakni, penghematan pengeluaran, penyelamatan keuangan negara, serta optimalisasi penerimaan.

Ateh menegaskan capaian positif BPKP tersebut akan terus dilanjutkan pada Semester II-2022 mendatang. Selain itu, BPKP juga memastikan efisiensi dan efektivitas belanja melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah.

“Fokus pengawasan BPKP di semester II 2022 adalah menuntaskan pengawasan strategis yang diminta oleh Presiden maupun stakeholders utama lainnya, serta menyelesaikan Agenda Prioritas Pengawasan 2022 dengan efektif,” pungkasnya.

Dia juga memastikan lembaga auditor internal negara secara intensif mengawal akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program pemerintah, termasuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global yang semakin volatile dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini