Share

Anak Usaha Charoen Pokphand (CPIN) Didenda Rp10 Miliar

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Sabtu 30 Juli 2022 15:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 30 278 2639088 anak-usaha-charoen-pokphand-cpin-didenda-rp10-miliar-4rJGKcGmDi.jpg KPPU Denda PT Sinar Ternak Sejahtera. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum PT Sinar Ternak Sejahtera dengan denda Rp10 miliar. Anak usaha PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) itu dihukum karena terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma dengan 117 (seratus tujuh belas) mitra plasma-nya.

Kemitraan di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang itu dinilai melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Keputusan atas perkara dengan nomor registrasi 09/KPPU-K/2020 itu dibacakan dalam Sidang Majelis KPPU yang digelar di Kantor Pusat KPPU di Jakarta pada Jumat, 29 Juli 2022 kemarin.

"KPPU juga akan mencabut izin usaha perusahaan itu apabila tidak melakukan perintah perbaikan dalam perjanjian kerja sama kemitraannya," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam keterangan resmi KPPU yang diterima MPI, Sabtu (30/7/2022).

Baca Juga: Harta Kekayaan Keluarga Chearavanont, Pemilik Charoen Pokphand Berduit Rp437 Triliun

Perkara ini bermula dari hasil penelitian yang dilakukan KPPU atas pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (Terlapor) melalui perjanjian kerja samanya dengan plasma. Dimana di dalamnya mengatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang.

Terlapor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kemitraan peternakan ayam. Terlapor tidak memproduksi sendiri Sapronak berupa DOC (day old chicken), pakan dan obat-obatan, tetapi membelinya dari perusahaan yang terafiliasi atau kelompok usahanya.

Terlapor sebagian besar dimiliki oleh PT Prospek Karyatama yang memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Sarana Farmindo Utama yang notabene merupakan anak usaha PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.

Baca Juga: Charoen Pokphand (CPIN) Bagi-Bagi Dividen Rp1,77 Triliun, Cek Tanggalnya

Terlapor sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam merupakan perusahaan inti dalam suatu hubungan kemitraan inti plasma. Dalam pelaksanaan, hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor sebagai inti dan 117 (seratus tujuh belas) plasma-nya tidak berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling mendukung.

Dalam proses pengawasan, KPPU memberikan kesempatan perbaikan melalui 3 (tiga) Peringatan Tertulis kepada Terlapor. KPPU juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Terlapor untuk melaksanakan perintah perbaikan. Baik itu pada tahap Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III termasuk Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III selama 30 (tiga puluh hari).

Namun sampai dengan berakhirnya penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III, Terlapor belum melaksanakan sebagian perintah perbaikan KPPU. Sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan kemitraan oleh Majelis Komisi.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dari hasil persidangan Majelis Komisi disimpulkan bahwa Terlapor tidak nmelaksanakan berbagai perintah perbaikan, antara lain terkait pemisahan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan.

Kemudian pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma; pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma; pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo yang harus dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan; dan perbaikan lainnya.

"Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008," jelas Deswin.

Untuk itu, kata Deswin, dalam Putusannya Majelis Komisi mengenakan sanksi berupa perintah kepada Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dengan melakukan perbaikan dalam hal.

Pertama, memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT (akta pemberian hak tanggungan) dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma.

Kedua, menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.

Ketiga, menambahkan klausula terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah plasma menerima barang.

Keempat, menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.

Terakhir, menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.

"Terlapor diperintahkan untuk melaksanakan perintah itu dalam jangka waktu 6 bulan setelah menerima Petikan dan Salinan Putusan," tambahnya.

Jika tidak dilaksanakan, kata Deswin, KPPU akan memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha Terlapor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan putusan yang menyatakan Terlapor tidak melaksanakan berbagai Perintah di atas.

Selain itu, Majelis Komisi juga menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Besaran denda tersebut merupakan denda maksimal yang dapat dikenakan KPPU berdasarkan undang-undang bagi pelanggaran pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Putusan KPPU tersebut bersifat final karena tidak terdapat upaya lanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas Putusan, sehingga wajib langsung dilaksanakan oleh Terlapor," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini