Share

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Butuh Tambahan Dana, RI Diminta Cari Solusi Lewat G20

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Kamis 04 Agustus 2022 19:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 04 320 2642209 proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-butuh-tambahan-dana-ri-diminta-cari-solusi-lewat-g20-AqMerpBPf5.jpg Kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengatakan kalau utang baru untuk menutup kekurangan pendanaan dari proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) bukan menjadi opsi yang baik.

"Karena kalau kita menambah utang baru, ini bagaimana pengelolaan fiskalnya, APBN bakal makin rumit, terlebih utang itu bunganya bakal semakin mahal, ditengah kenaikan tingkat suku bunga secara global," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (8/4/2022).

Di samping itu, dia menyebut menggunakan APBN pun dirasa sulit untuk dilakukan.

 BACA JUGA:Anggaran Kereta Cepat Jakarta Bandung Tahun Depan Masih Bengkak

Karena keuangan negara juga sudah terbagi-terbagi untuk kebutuhan yang sudah dianggarkan satu tahun sebelumnya.

"Kalau hanya membebankan kepada ABPN, sekarang APBN Rp520 triliun untuk dana Subsidi energi, tahun depan ada Rp110 triliun untuk biaya pemilu, kemudian ada belanja pegawai, atau belanja barang yang sifatnya rutin, ada proyek infrastruktur selain kereta cepat Jakarta Bandung," sambungnya.

Maka dari itu, dia menyarankan pemerintah untuk renegosiasi utang.

Menurutnya, dari pendanaan ini adalah Business to Bussiness, artinya kalau terjadi pembengkakan maka harus diselesaikan dengan konsorsium, bukan bantuan pemerintah.

"Karena ini adalah konsorsium dari BUMN China, maka yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan renegosiasi utang, sehingga beban bunga pinjaman dan pokok pinjaman bisa diturunkan dan bahkan dihapuskan," jelasnya.

Dia menambahkan hal tersebut barang kali bisa menjadi pembahasan khusus pada forum G20.

Di mana saat ini Indonesia posisinya sebagai presidensi.

"Ini masuk dalam kerangka kesepakatan G20 terkait dengan menangguhkan atau mengurangi beban utang negara-negara berkembang," lanjutnya.

"Indonesia termasuk negara berkembang yang seharusnya berhak memanfaatkan momen G20 apalagi sebagai presidensi untuk mendorong renegosiasi utang kereta cepat," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini