Share

BPK Kawal PMN BUMN, Erick Thohir: Kami Tak Ingin Salah Arah

Suparjo Ramalan, iNews · Jum'at 19 Agustus 2022 18:56 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 19 320 2650927 bpk-kawal-pmn-bumn-erick-thohir-kami-tak-ingin-salah-arah-lpbYHJnLzG.jpg Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespon positif keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada perusahaan pelat merah. Keikutsertaan BPK diyakini mampu membantu menjaga transparan, akuntabel, dan efektif PMN.

Erick menyebut prinsipnya Kementerian BUMN adalah memastikan transformasi perseroan agar berjalan efisien, terbuka, berlandaskan good corporate governance (GCG), dan bisa berinovasi sesuai bisnis model masing-masing BUMN.

"Peran BPK sangat penting dan strategis untuk mendorong hal tersebut," ujar Erick Thohir di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Kehadiran Erick yang disambut Pimpinan VII BPK, Hendra Susanto itu dalam rangka penerimaan surat tugas pemeriksaan BPK atas PMN terhadap beberapa perusahaan BUMN di periode 2020-2022.

Dia mencatat kapasitas BUMN yang bertanggung jawab terhadap sepertiga perekonomian nasional dituntut menjaga amanah dalam mengelola uang negara agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

Di era keterbukaan ini, lanjut Erick, kadang persepsi publik lebih menonjol ketimbang fakta. Sering kali PMN dikonotasikan sesuatu yang negatif. Begitu pula utang BUMN seringkali dipersepsikan buruk.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

“Padahal faktanya, sejak 2012 hingga 2022, total kontribusi yang diberikan BUMN, baik itu dari pajak, PNBP, dan deviden kepada negara tiga kali lipat lebih besar ketimbang utang. Itu menandakan saat ini BUMN sehat," ungkap Erick.

Erick meyakini keterlibatan BPK sejak dini banyak membantu proses transformasi dan restrukturisasi BUMN agar berjalan sesuai harapan. Keterlibatan ini sejalan dengan kesepakatan sejumlah kementerian, dimana mereka menyepakati adanya keterlibatan lembaga audit eksternal tersebut.

"Karena itu, saya ingin BPK mendukung dan mendorong rencana kebijakan yang sedang disepakati, yaitu bahwa penugasan kepada BUMN setidaknya harus disepakati tiga kementerian. Kementerian BUMN sebagai manajemen BUMN, lalu Kemenkeu sebagai pemegang saham BUMN, dan Kementerian terkait yang punya tugas pokok dan fungsi mendorong penugasan ke BUMN. Intinya, kami ingin transformasi BUMN berjalan sehat dan kontribusi kepada negara tidak mengalami salah arah," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga meminta BPK mendukung pengambilan keputusan cepat akan masa depan BUMN yang sudah tidak lagi profit. Maklum, perubahan dunia yang cepat, baik disebabkan digitalisasi, faktor lingkungan, kesehatan, dan geopolitik, perlu pengambilan keputusan yang juga cepat.

“Jika harus menutup, menggabungkan, dan mengubah model bisnis dari BUMN yang secara bisnis sudah tak lagi produktif, harus cepat," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini