Bahas Kenaikan Harga Pertalite, Stafsus Kemenko: Tak Memberatkan Rakyat
JAKARTA - Pemerintah memastikan kebijakan penyesuaian tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Kebijakan penyesuaian tarif BBM saat ini masih dibahas sejumlah kementerian terkait.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede menyebut pembahasan dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif, termasuk mempertimbangam kepentingan masyarakat dan harga minyak mentah dunia.
BACA JUGA:Dipanggil Jokowi, Menteri ESDM Bocorkan soal Rencana Kenaikan Harga BBM
"Jelas keputusan itu diusahakan untuk tidak memberatkan kelompok masyarakat apalagi masyarakat terbawa. Ya pertimbangan juga (harga minyak mentah dunia), kita kan melakukan sesuatu secara komprehensif, tidak sepotong potong," ungkap Raden Pardede saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/8/2022).
Dari hasil rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan sejumlah Menteri teknis, lanjut Raden, pemerintah membahas dan merumuskan sejumlah opsi terkait dengan penyesuaian harga BBM.
Opsi tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan.
Raden pun enggan merinci opsi apa saja yang masih dibahas atau sudah dirumuskan pemerintah. Dia juga tidak membocorkan kapan opsi akan diserahkan kepada Presiden.
"Banyak opsi, semuanya, bisa pembatasan atau apapun. Nanti Pak Presiden yang memilih paling optimal dan terbaik," katanya.
Sementara terkait dengan waktu pengumuman adakah penyesuaian tarif BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, Raden mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut.
"(Kapan diumumkan dan diserahkan kepada pres? Saya tidak tahu," ucapnya.
Untuk diketahui, sejumlah Menteri ekonomi telah melaksanakan rakor terkait sektor energi dalam negeri, khususnya perlu tidaknya adanya penyesuaian tarif BBM subsidi.
Adapun Menteri yang hadir diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tafsir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury.
(Zuhirna Wulan Dilla)
