PUPR Dapat Anggaran Rp6,98 Triliun untuk Urus Perumahan
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mendapatkan alokasi anggaran Rp6,98 triliun pada tahun 2023.
Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan serta penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat melalui beberapa program.
Seperti pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum dan dukungan manajemen dan output non fisik.
"Kami di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran pembangunan perumahan untuk masyarakat sebesar Rp6,98 triliun,” ujar Iwan dalam RDP Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (31/8/2022).
Menyadari anggaran yang diterima cukup terbatas, iwan menerangkan, pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu dikarenakan hingga saat ini permasalahan pemenuhan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
