Di sisi lain, iklim investasi hulu migas kini juga dihadapkan dengan mulai banyaknya perusahaan hulu migas yang mengalihkan investasinya untuk sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dia menambahkan, saat ini mulai ditemukan potensi-potensi migas di Indonesia.
Sayangnya, pengembangannya butuh waktu lama sekitar 7 tahun hingga 10 tahun.
"Tentu saja kita perlu rancang aturan yang bisa mengakomodir potensi-potensi sumber daya dalam jangka waktu masa transisi ini semaksimal mungkin," bebernya.
Adapun, dalam asumsi makro sektor ESDM, Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM menyepakati lifting minyak bumi untuk tahun anggaran 2023 sebesar 660 ribu barel oil per day (bopd).
Target ini jauh lebih rendah ketimbang target tahun ini yang sebesar 705 ribu bopd.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pun turut memberikam dukungan perihal percepatan revisi UU Migas.
Menurut dia, perlu ada pemahaman bahwa tren produksi migas nasional memang mengalami penurunan. Untuk itu, diperlukan dukungan tambahan.
"Ya gak usah dipersulit. Jadi mau gak mau stimulus-stimulus dan sebagainya, treatment (berupa) insentif-insentif ya harus segera diberikan sebetulnya di sektor migas," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)