Jokowi Bakal Larang Ekspor Timah, Kementerian ESDM Minta Saran Pengusaha
Menurut Ridwan, hal-hal tersebutlah yang harus diantisipasi dan didiskusikan oleh seluruh pihak secara matang, termasuk di internal Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.
Karena itu, dia mengusulkan adanya pembentukan tim kecil dalam menyikapi rencana pelarangan ekspor bijih timah.
"Saya usul nanti setelah webinar ini kita bentuk tim kecil, tim kerja, misal Kementerian ESDM, Kemenperin, Asosiasi dan pakar untuk merumuskan betul kalau mau ditutup 100% skenario pemerintah harus begini, karena kalau tidak, dalam kacamata Pemda misal, saya terus terang di Babel ini pertanyaan oleh media sudah sangat sering, maka di acara BPS Apindo gimana kesiapan kita terhadap larangan ekspor timah, sampai sekarang kan jawaban kita masih normatif, pragmatis," bebernya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menyampaikan rencana pelarangan ekspor bahan mineral mentah hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini didorong untuk meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia.
"Tahun ini, setop (ekspor) timah. Tahun depan bauksit, ke depannya lagi, tembaga," ujar Presiden Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom.
Dia mengatakan, dengan setop ekspor bahan mentah, maka industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri akan berkembang dan barang yang diekspor pun bernilai lebih karena sudah melalui proses pengolahan dan pemurnian.
Nilai tambah ini sudah dirasakan dari komoditas nikel.
Jokowi menyebut, sebelum larangan ekspor bijih nikel berlaku pada Januari 2020 lalu, nilai ekspor nikel terbilang kecil, sekitar USD1,1 miliar, lantaran yang diekspor masih berupa nikel mentah. Tapi, setelah adanya hilirisasi, sehingga nikel memiliki nilai tambah, nilai ekspor lompat 19 kali lipat menjadi USD20,9 miliar di 2021.
"Tiga tahun lalu, kita setop nikel, kita bangun industrinya di dalam negeri dan mulai terlihat hasilnya," kata Jokowi.
(Zuhirna Wulan Dilla)
