JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mematangkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar saat ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa terdapat tiga opsi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan upaya pembatasan pembelian BBM tersebut.
Hanya saja, Jokowi belum juga mengambil keputusan definit terkait usulan tersebut.
BACA JUGA:Pembatasan BBM Subsidi Sangat Mendesak, Ini Alasannya
"Ini inisiatifnya dari Pertamina, semuanya sudah disiapkan, ada beberapa opsi yang tinggal dipilih saja,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Dia menuturkan, PT Pertamina (Persero) sudah mulai menguji coba sejumlah skenario pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu lewat digitalisasi SPBU dan aplikasi verifikasi MyPertamina.
"Itu sudah mulai start dan ini kan baru mulai, tinggal kita tunggu,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membeberkan proses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sudah rampung. Otoritas pengawas hilirisasi minyak dan gas itu masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Jokowi untuk pengesahannya.
Otoritas pengawas hilirisasi minyak dan gas itu masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Jokowi untuk pengesahannya.
"Kami sampaikan bahwa revisi Perpres 191 itu sebetulnya sudah rampung,” kata Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Alfon Simanjuntak
(Zuhirna Wulan Dilla)