Share

Ini Penyebab 1,4 Juta Kg Produk Hortikultura Tertahan di Priok

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Rabu 21 September 2022 17:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 21 320 2672202 ini-penyebab-1-4-juta-kg-produk-hortikultura-tertahan-di-priok-j1hfGYmO18.JPG Ombudsman sidak pelabuhan Tanjung Priok. (Foto: MPI)

JAKARTA - Ombudsman RI akan memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk memberikan solusi atas masih tertahannya 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga pemeriksaan lapangan (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Senin (19/9/2022) lalu.

 BACA JUGA:1,4 Juta Kg Produk Hortikultura Tertahan, Ombudsman Sidak Pelabuhan Tanjung Priok

Namun, setelah Ombudsman melakukan sidak, belum ada aksi nyata dari Kementerian Pertanian untuk memberikan solusi terhadap perusahaan importir.

“Sehubungan belum adanya solusi konkret dari pihak Kementerian Pertanian, maka dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat dan guna mendukung kemudahan serta kelancaran iklim usaha pada masyarakat, besok (21 September 2022) Ombudsman melakukan pemanggilan terhadap Menteri Pertanian untuk hadir secara langsung tanpa diwakilkan. Guna memberikan solusi jatas permasalahan dimaksud,” ujar Yeka di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Di sisi lain, Yeka mengatakan dari pihak Kementerian Perdagangan dan Kemenko Bidang Perekonomian telah sejalan dalam menyampaikan solusi atas permasalahan ini.

Dengan mendorong pemberian kebijakan maupun diskresi atau relaksasi berupa penundaan pemberlakukan Permentan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan RIPH terhadap Persetujuan Impor (PI) yang terbit sebelum diterbitkan Permentan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Yeka mengungkapkan Ombudsman berpendapat bahwa terdapat tumpang tindih regulasi mengenai persyaratan impor produk hortikultura, yakni Permentan 39/2019 jo Permentan 2/2020 jo Permentan 5/2022 dengan Permendag 20/2021 jo Permendag 25/2022.

“Adanya tumpang tindih regulasi ini menyebabkan tidak jelasnya prosedur pelayanan publik dalam importasi produk hortikultura dan pada akhirnya merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha atau importir yang mengakses layanan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” terangnya.

Yeka menambahkan, Ombudsman berpendapat bahwa kegiatan impor yang dilakukan oleh pelapor secara hukum telah sah, karena telah memiliki izin berupa Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Terkait Permentan 05/2022 tentang Pengawasan RIPH sebagai dasar hukum penahanan barang impor yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2022, Yeka mengatakan, seharusnya tidak berlaku surat terhadap SPI yang dimiliki oleh pelapor/importer yang telah diterbitkan sejak Januari-April 2022.

Sebagai informasi tambahan, Ombudsman mencatat hingga 20 September 2022, total kerugian importir diperkirakan mencapai Rp10 miliar dan total nilai barang mencapai Rp100 miliar dengan volume barang mencapai400 peti kemas (kontainer).

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini