Share

Ini Kendala Daerah jika Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Avirista Midaada, Okezone · Kamis 22 September 2022 14:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 22 320 2672810 ini-kendala-daerah-jika-mobil-listrik-jadi-kendaraan-dinas-1aQ34XI52E.JPG Mobil listrik. (Foto: Reuters)

MALANG - Pemerintah menerbitkan aturan soal penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Namun, tampaknya hal itu menuai tantangan besar.

Selain karena harga satu unit mobil listrik yang mahal, efektivitas dan daya jelajah mobil listrik dinilai masih sulit.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyatakan salah satu pertimbangan mengapa Inpres Nomor 7 tahun 2022 tentang mobil listrik itu sulit diterapkan di Kabupaten Malang karena wilayah yang luas dan topografinya bergunung-gunung.

 BACA JUGA:Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas, Kepala Daerah Singgung soal Anggaran

Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan dengan didominasi pegunungan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih berhitung efektivitas penggunaan mobil listrik.

"Itu yang menjadi satu bahan pertimbangan, maka skema-skema yang lain yang kira-kira tingkat efisiensinya dalam perhitungan itu menguntungkan daerah, dalam rangka pengelolaan APBD yaitu yang akan kita pilih," ucap Didik Gatot Subroto, pada Kamis (22/9/2022) di Malang.

Pihaknya pun meminta agar pemerintah pusat tidak serta merta langsung menerapkan Inpres Nomor 7 itu serempak, karena setiap daerah memiliki kemampuan berbeda-beda.

"Sebenarnya itu kaitanya dengan dipulangkan kepada kemampuan daerah, bagaimana efisiensi daerah," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Bahkan sejauh ini di Kabupaten Malang juga belum memiliki infrastruktur pengisian daya listrik untuk mobil listrik.

Hal ini karena Pemkab Malang belum memetakan titik-titik mana saja yang membutuhkan

"Belum kita belum karena sampai hari ini masih belum mempersiapkan itu, sehingga titik-titik tertentu itu juga belum kami siapkan," bebernya.

Sementara itu Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas masih menjadi perhitungan dan pembahasan sebelum bisa diputuskan.

Namun jika anggaran mencukupi, Dewanti menyebut mobil listrik bisa saja digunakan untuk kendaraan dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun depan.

"Mungkin di tahun depan itu bisa dimulai di programkan untuk pembelian mobil listrik. Tapi kita juga belum mendapat informasi di mana ketersediaannya, harganya berapa, itu harus kita ketahui dengan betul dulu, supaya bisa kita anggarkan," ucap Dewanti.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Inpres Nomor 7 Nomor 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani pada 13 September 2022.

Namun diakui mobil listrik juga memiliki beberapa kendala mulai dari harganya yang masih sangat mahal, kemudian sulitnya mencari pengisian daya.

Tak hanya itu efektivitas mobil listrik juga dirasa masih diuji, pasalnya mobil listrik hanya memiliki jarak tempuh sekitar 300 mil di antara pengisian daya.

Bahkan untuk pengisian daya mobil listrik sampai penuh memakan waktu hingga 8 jam.

Khusus untuk stasiun pengisian cepat masih membutuhkan waktu 30 menit hanya untuk mengisi daya hingga 80%

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini