Share

Sri Mulyani Sebut Uang Negara dari Uang Rakyat, Harus Kembali ke Rakyat

Michelle Natalia, Sindonews · Senin 03 Oktober 2022 10:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 03 320 2679445 sri-mulyani-sebut-uang-negara-dari-uang-rakyat-harus-kembali-ke-rakyat-NrdQbp3A4w.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa data merupakan kebutuhan dasar atau awal dari pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, ia sangat mendukung Program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai pertengahan Oktober ini.

“Jadi kita membutuhkan data Regsosek karena dia adalah diharapkan akan menjadi bahan baku utama dan lengkap di dalam membuat, pertama memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, dan kemudian membuat berbagai respons kebijakan dan program untuk menuju masyarakat yang adil makmur,” ungkap Sri, dikutip Senin(3/10/2022).

Dia melanjutkan, Indonesia akan mereformasi dan meredesain seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Mulai dari sektor pendidikan yang menggunakan 20% anggaran dari seluruh total belanja negara, sektor kesehatan yang menggunakan 5% anggaran belanja negara, hingga sisi perlindungan sosial bagi masyarakat dengan PKH, kartu sembako, dan subsidi energi yang saat ini belum sempurna akurat.

“Anggaran-anggaran yang dikeluarkan ini selama ini dikelola oleh setiap Kementerian Lembaga yang mereka mendesain programnya pastinya berbasiskan informasi dan data yang mereka miliki. Tujuannya barangkali baik, namun karena mungkin tidak terkoordinasi, akhirnya dampak dan output outcome-nya menjadi kurang optimal,” tandas Sri.

Untuk itulah, dia mengharapkan tanggung jawab yang besar bagi BPS untuk membantu dalam penyiapan data ini. Karena menurutnya, keuangan negara yang berasal dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk akuntabilitas yang sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sri juga menjelaskan, nantinya data yang sudah dikumpulkan oleh BPS akan dipakai untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan juga meredesain banyak program pemerintah. Seperti halnya di Undang-Undang APBN di hampir setiap program selalu diminta untuk diperbaiki inclusion exclusion errornya harus diturunkan.

“Data itu menjadi sangat penting untuk membuat kualitas kebijakan yang baik, untuk akuntabilitas kebijakan, dan penggunaan uang negara yang baik. Kalau kita nggak peduli itu ya kita bukan policy maker yang baik,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini