10 Ribu Hektare Kawasan Kumuh Ditangani, Kementerian PUPR Colek Pemda Ikut Tanggung Jawab
Dirjen CK menjelaskan, nantinya APBN akan difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, hingga stunting yang ada di daerah lain. Seperti pembangunan sanitasi dan hingga penyediaan air bersih.
"Maka jangan semuanya APBN, kita akan lebih fokus lagi ke pengentasan kemsikinan secara ekstrem hingga stunting-stunting itu, kita fokus untuk masalah stunting, seperti sanitasi itu pun juga berasda di kawasan kumuh tadi," kata Diana.
Meski demikian, kata Diana Kementerian PUPR juga masih akan melakukan penanganan kawasan kumuh, asal melalui direktif Presiden, atau daerah yang ditunjukkan langsung oleh presiden.
"Kita menangani menangani yang khsus seperti ada direktif presidennya, misalnya Belawan, tapi semuanya kita dorong untuk penanganan dari pemerintah daerah," tutur Diana.
"Kalau nol kumuh hanya dilakukan oleh pemerintah pusat aja kan tidak mungkin. Harusnya berkolaborasi, pemerintah daerah itu juga mau menangani bersama-sama," pungkasnya.
(Feby Novalius)
