Curhat Sri Mulyani Hadapi Berbagai Tekanan saat Susun APBN
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa APBN memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi.
Dia pun membeberkan makna fungsi distribusi dari APBN. Fungsi distribusi ini, sebut dia, adalah untuk memperbaiki apa yang disebut konsep keadilan.
"Karena keadilan itu tidak bisa dijawab dengan mekanisme pasar juga. Jadi, APBN itu adalah tools untuk mengoreksi yang seharusnya bisa berjalan dengan sendirinya melalui market mechanism tapi ternyata market itu tidak bisa menjawab dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi sebuah negara dan perekonomian," ujar Sri dalam Seminar Bincang APBN 2023 secara virtual di Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Dia mencontohkan misalnya kemiskinan, stunting, adanya perbedaan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, dan juga daerah-daerah yang masih tertinggal. Sri mengatakan, "if you let the market solve them, itu semua enggak akan selesai. Maka APBN harus aktif digunakan atau menggunakan untuk bisa mengoreksi."
Dalam konteks ketiga fungsi ini, bagaimana Indonesia mendesain APBN karena ketiga fungsi ini sangat penting. Selain mendesain APBN, namun juga dipikirkan bagaimana konten dari APBN itu bisa menjawab tiga tujuan atau tiga fungsi tersebut di saat dunia secara konstan terus berubah.
"Jadi jangan dikira bahwa dunia itu akan tetap. Coba kita lihat waktu menyusun APBN 2023, pak Febrio dan tim BKF membuat KEM-PPKF pada bulan Februari tahun ini untuk APBN 2023, bulan Februari itu kita lihat ada perang Rusia-Ukraina belum terjadi, kedua, Omicron masih tinggi, harga minyak masih dibawah USD60/barel, CPO masih di USD700-800, ekonomi AS masih menderu-deru inflasi mulai naik, tapi inflasi di Eropa masih mendekati 0 atau masih di sekitar 1%," ungkap Sri.
Namun, begitu KEM-PPKF dibawa ke kabinet dan DPR, perang Rusia-Ukraina pun pecah. Harga komoditas ekstrim naiknya, dan itu menimbulkan supply disruption yang menyebabkan seluruh proyeksi terhadap harga-harga komoditas menjadi sangat sulit.
"Karena semuanya memakai versi, kalau ekonominya terus pulih, permintaan terhadap barang jasa makin kuat sementara supply enggak bisa nututin, pasti harga naik. Kemudian muncul kemungkinan harga naik, tapi apakah akan naik terus? Belum tentu. Kalau harganya naik terlalu ekstrim, monetary policy masuk dengan menaikkan suku bunga. dan suku bunganya juga naiknya ekstrim," jelas Sri.
Jadi, mulai dari pembahasan dengan DPR di bulan Juni dan Juli, dan ternyata inflasi AS meroket dari 6% ke 8%, lanjut ke 9% dan turun sekarang ke 8,8%, The Fed harus merespon karena kredibilitas dari kebijakan moneter sangat ditentukan oleh kemampuan menstabilkan harga dan nilai tukar. Sehingga, suku bunga yang biasanya naik 25 basis poin (bps) dari mulai bulan Juli hingga sekarang, semua selalu memprediksi The Fed akan naik sampai 75 bps sekali, dua kali, bahkan tiga kali.
"Bayangkan suku bunga yang tadinya 0% menjadi 2,5%, 3,25%, nantinya akan 4%, dan sampai 4,5%. Cycle of cycle of cycle policy, itu tadi inflasi suku bunga nilai tukar terkena begitu dolar naik interest ratenya, maka dollar index makin kuat. Seluruh mata uang di dunia kemudian mengalami depresiasi," tandas Sri.
Kemudian pihaknya berdiskusi dengan DPR, menentukan APBN 2023 diketok menjadi Undang-Undang. Tapi, bukan berarti bahwa pihaknya akan diam saja mengenai asumsi-asumsi APBN yang telah ditetapkan.
"Apakah kita diam saja? Engga. Ya dia jalan terus, indikator makronya bergerak terus. Pergerakannya itu karena masalah ekonomi, atau ya karena geopolitik, atau karena climate change yang bisa menyebabkan disrupsi," pungkas Sri.
(Taufik Fajar)
