Share

Tolak Wacana Impor Beras, Petani: Kita Sudah Bekerja Keras

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Selasa 22 November 2022 14:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 22 320 2712513 tolak-wacana-impor-beras-petani-kita-sudah-bekerja-keras-VZkPd8MGO2.jpg Petani. (Foto: MPI)

JAKARTA - Serikat Petani Indonesia menolak tegas rencana pemerintah melakukan impor beras di tengah produksi dalam negeri yang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan perut masyarakat Indonesia.

Penolakan ini mereka layangkan karena ada pernyataan Bulog yang menyebut bahwa target 1,2 juta ton beras hingga akhir tahun tidak bisa terwujud lantaran kurangnya pasokan di dalam negeri.

Padahal, menurut data Kementerian Pertanian stok beras nasional cukup hingga akhir tahun 2022.

"Menurut Kementan produksinya (beras) cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," ujar Ketua Umum Serikat Petani, Henry Saragih lewat keterangan resminya, Selasa (22/11/2022).

 BACA JUGA:Catat! Ini 3 Kriteria Beras yang Sudah Tak Layak Konsumsi

Henry menyampaikan, apabila mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang Bulog itu sendiri.

Lanjut dia, semestinya, Bulog perlu menghitung juga bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah, provinsi, maupun di kabupaten, dan kota.

Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan dipemerintahan-pemerintahan tersebut.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," jelasnya.

Henry menegaskan, hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia menilai, Bapanas belum menjadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan.

Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," ungkapnya.

"Padahal, petani sudah bekerja keras untuk berproduksi," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini