Sri Mulyani: Ini saatnya APBN Mulai Disehatkan Kembali
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pelaksanaan Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2023 menandakan akan dilaksanakannya APBN 2023, artinya dengan adanya penyerahan ini Kementerian/Lembaga juga Pemerintah Daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan.
"Kita mengetahui bahwa APBN bekerja luar biasa sangat keras pada tahun 2020-2022 ini di dalam menangani Covid-19 selama tiga tahun berturut-turut, namun kita melihat pelaksanaan APBN telah mampu melindungi masyarakat, melindungi perekonomian dan sekarang saatnya APBN mulai disehatkan kembali," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Keterangan Pers di Kantor Presiden.
BACA JUGA:6 Fokus Jokowi di APBN 2023, dari IKN hingga Belanja Produk Lokal
Menurut Sri, risiko perekonomian serta APBN bergeser dari tadinya pandemi menjadi global terutama dengan kenaikan barang-barang.
Apalagi yang berhubungan dengan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global melonjak tinggi hingga menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga.
"Ini tentu menimbulkan 3 potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023 yaitu krisis pangan, krisis energi dan potensi krisis keuangan yang di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut.
Di sisi lain, ekonomi global dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter diperkirakan juga akan mengalami stagflasi dan tensi geopolitik meningkatkan juga risiko dari non ekonomi.
"APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global," katanya.
Pendapatan negara tahun depan juga diprediksi Rp2.463 triliun, di mana perpajakan mencapai Rp2.021 triliun, PNBP Rp441,4 triliun dan hibah Rp0,4 triliun.
Selanjutnya belanja tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7 triliun.
Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84%, yang menurut Sri Mulyani ini secara konsisten melaksanakan Perppu 1 2020 atau UU 2 tahun 2020 yaitu konsolidasi fiskal dimana pada tahun 2023 defisit harus dijaga dibawah 3% dari GDP.
(Zuhirna Wulan Dilla)
