Share

Catat! Ini Sanksi Pidana dalam RUU Perkoperasian, Ada Denda hingga Penjara

Iqbal Dwi Purnama, MNC Portal · Rabu 07 Desember 2022 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 07 320 2722381 catat-ini-sanksi-pidana-dalam-ruu-perkoperasian-ada-denda-hingga-penjara-FK1Gn089SX.JPG Ilustrasi uang koperasi. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang akan menjadi revisi UU No 25/1992 mengandung sejumlah pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran atau penyelewengan praktik berkoperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menyebutkan, sanksi pidana antara lain bisa dikenakan terhadap mereka yang menjalankan praktik dan mengklaim bentuk usahanya koperasi namun belum memiliki badan hukum koperasi.

“Atau bisa juga sudah berbadan hukum koperasi tapi tidak punya izin operasional sesuai sektor usahanya. Misalnya di usaha jasa keuangan. Apalagi kalau ada praktik penyimpangan dalam penyaluran atau pembiayaan,” katanya di Jakarta, Selasa (6/12/2022) malam.

Dia mencontohkan, pada 2022 Kementerin Koperasi dan UKM telah menutup 95 koperasi pinjaman online ilegal.

 BACA JUGA:Koperasi Resmi Diizinkan Garap 1.600 Jenis Usaha dalam KBLI, Apa Saja?

Mereka sudah sah terdaftar berbadan hukum koperasi di Kementerian Hukum dan HAM namun tidak mengantongi izin praktik pinjaman online dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski kena sanksi administratif berupa penutupan, para pelakunya bebas dari jerat pidana.

Sanksi pidana penjara dalam RUU Perkoperasian minimal 1 tahun penjara dan maksimal 3 tahun penjara.

Sementara sanksi denda mulai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

“Untuk pelaku yang mengklaim koperasi padahal bukan koperasi bisa kena pidana 3 tahun penjara,” jelasnya.

Dia menekankan, penerapan sanksi pidana ini adalah untuk memberi kepastian hukum, menimbulkan efek jera sehingga badan hukum koperasi tidak disalahgunakan. Menurut Zabadi, adanya sanksi pidana dalam revisi UU Perkoperasian ini adalah bagian dari upaya penguatan ekosistem dan kelembagaan koperasi.

“Jangan sampai koperasi dijadikan ‘jubah’ untuk niat dan tindakan criminal,” tegasnya.

Selain ekosistem, agenda krusial berikutnya adalah permurnian praktik simpan pinjam koperasi.

Di RUU mendatang, Koperasi Simpan Pinjam hanya boleh melayani anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain.

“Di luar itu tidak boleh dan bila melakukan, dikenakan pidana,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini