Share

Sri Mulyani Sentil Kepala Daerah, Uang Rp278,7 Triliun Jangan Disia-siakan

Antara, Jurnalis · Rabu 07 Desember 2022 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 07 320 2722406 sri-mulyani-sentil-kepala-daerah-uang-rp278-7-triliun-jangan-disia-siakan-K3rODUo3lE.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per Oktober 2022 dana pemda di perbankan meningkat sebesar 22,94% dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp278,73 triliun dari Rp226,71 triliun.

"Ayo kita sama-sama mengeksekusinya, karena biasanya belanja utamanya belanja modal sangat banyak tantangannya. Namun saya tidak mendorong untuk dibelanjakan habis asal habis, tidak juga," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara "Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Ia mengungkapkan membelanjakan anggaran negara memang bukan merupakan hal yang mudah, lantaran pengeluaran yang dilakukan tak bersifat personal. Belanja negara termasuk daerah, pastinya memerlukan perencanaan sebelum kemudian dieksekusi dengan baik.


Oleh karenanya membelanjakan anggaran negara secara benar menjadi tantangan tersendiri di negeri ini. Sama halnya, kata dia, seperti mendapatkan penerimaan negara dengan memungut pajak secara adil.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Menurut Sri Mulyani, salah satu jenis belanja yang memiliki banyak tantangan adalah belanja, berbeda dengan belanja lainnya seperti belanja sosial yang biasanya sangat cepat direalisasikan usai melakukan pendataan masyarakat.

Belanja pegawai seperti pemberian gaji, tunjangan kinerja, dan lainnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga cenderung cepat, begitu pula dengan belanja barang yang relatif mudah.

Adapun belanja modal membutuhkan perencanaan sebelum realisasinya, khususnya perencanaan terkait satuan kerja, penentuan pihak pengeksekusi, kontrak, pengadaan, hingga melihat secara detail ke lapangan.

"Belanja modal ini butuh turun ke lapangan, karena Bapak Presiden sering menyampaikan kepada kami para menteri bahwa kerja harus detail turun ke lapangan. Para pimpinan daerah pun harus begitu," ujar Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini