JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menyoroti lelang pulau Widi dengan tujuan mencari investor untuk menggarap potensi ekonomi.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kemeterian ATR/BPN Gabriel Triwibawa menjelaskan pulau Widi diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan Lindung.
Hal tersebut ditinjau dari aspek Rencana Tata Ruang (RTR), baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara maupun RTRW Kabupaten Halmahera Selatan.
"Pulau Widi termasuk Kawasan Hutan Lindung. Oleh karena itu, tidak terdapat rencana pemanfaatan ruang selain hutan lindung tersebut," pernyataan tertulisnya dikutip Kamis (29/12/2022).
 BACA JUGA:Deretan Pulau-Pulau yang Punya Cadangan Emas Terbesar di Indonesia
Menurutnya, dalam aspek pemanfaatan ruang, semenjak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, pemanfaatan ruang diatur lebih ketat karena harus melalui tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Ketika sudah mempunyai lahan, tidak serta-merta dapat memanfaatkannya, karena harus melalui proses penerbitan KKPR untuk ditindaklanjuti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Lingkungan (PL)” lanjut Gabriel.
Sebagai informasi, belakangan ini ramai menjadi perbincangan tentang kepulauan Indonesia yang dipasarkan melalui platform jual-beli asing.
Pulau Widi pun jadi 1 dari puluhan pulau yang di-posting pada platform yang sama.
Follow Berita Okezone di Google News
