Jokowi Habiskan Belanja Negara Rp3.090,8 Triliun pada 2022
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun atau meningkat 10,9% dari realisasi tahun 2021, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.
Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5% dari Perpres 98/2022.
"Kemudian, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.274,5 triliun, setara 98,8% dari Perpres 98/2022, atau meningkat 13,7% dari realisasi tahun 2021," ujar Sri dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
BACA JUGA:Sri Mulyani Sebut APBN Stabilkan Harga hingga Inflasi
Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.079,3 triliun, setara 114,1% dari Perpres 98/2022 yang dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19.
"Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah," tambah Sri.
Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun, setara 88,2% dari Perpres 98/2022 atau meningkat 47,6% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021.
Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun, setara 95,2% dari Perpres 98/2022, dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun yang setara 109,7% dari Perpres 98/2022.
"Angka ini meningkat 192,7% dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat," ucap Sri.
Kemudian, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun yang setara 101,4% dari Perpres 98/2022), meningkat 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2021.
"Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa," pungkas Sri.
(Zuhirna Wulan Dilla)
