JAKARTA - Presiden Jokowi mengatakan bahwa hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu cara untuk mewujudkan harapkan Presiden Indonesia pertama Soekarno.
Jokowi mengatakan, Bung Karno pada 1965 menyampaikan menolak ketergantungan pada imperialisme, melihat kerjasama sederajat dan saling menguntungkan. Tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri pada negara manapun.
"Inilah (hilirisasi) yang ingin kita lakukan, berdikari. Oleh sebab itu kita ditakut-takuti soal Freeport, kita terus. Masalah nikel digugat ke WTO kita terus," tegasnya di HUT ke-50 Tahun PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Menurut Jokowi, dampak hilirisasi dan industrialisasi sangat besar keuntungannya pada bangsa. Saat memutuskan ekspor nikel dihentikan, negara yang tadinya mendapat penerimaan Rp17 triliun meningkat menjadi Rp360 triliun.
Untuk itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur dengan kebijakan ini. Meski kalah gugatan dari Uni Eropa di WTO soal nikel, Indonesia akan terus mengajukan banding.
"Saya sampaikan ke Menlu, jangan mundur. Karena ini yang jadi lompatan besar peradaban bangsa kita. Saya meyakini itu, terus kita banding, kalau banding nanti kalah, saya tidak tahu ada upaya apa lagi yang bisa dilakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang menekan negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar, sehingga kalau ekspor kirim bahan mentah sampai kiamat kita akan jadi negara berkembang," tuturnya.
Bahkan, lanjut Jokowi, setelah memutuskan stop ekspor bauksit, mungkin pertengahan tahun nanti Indonesia juga menghentikan ekspor tembaga.
"Kita tidak boleh mundur, tidak boleh mundur karena kekayaan alam ada di Indonesia dan harus dinikmati masyarakat kita," tuturnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)