Tarif KRL Orang Kaya dan Miskin, Kemenhub: Supaya Subsidi Tepat Sasaran
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait dengan adanya rencana penetapan tarif antara orang kaya dan orang miskin di Kereta Rel Listrik (KRL).
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan saat ini kelanjutan dari rencana tersebut sedang dalam tahap pembahasan dengan para akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Adita mengatakan penerapan tarif akan berlaku ketika sudah ada hasil dari pembahasan pihaknya dengan sejumlah pihak.
BACA JUGA:Hitung-hitungan Tarif KRL Harus Gunakan Pendekatan Ekonomi Bukan Politik
"Masih sesuai dengan pembahasan ya, study-nya kan lagi dibuat. Jadi kami bersama beberapa perguruan tinggi, akademisi pengamat itu sedang melakukan study. Beberapa kali sudah melakukan pertemuan yang memang nantinya harus hati-hati soal ini," kata Adita kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (18/1/2023).
Adita mengatakan penetapan tarif tersebut perlu dilakukan kajian dengan akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Hal tersebut dilakukan guna anggaran public service obligation (PSO) lebih tepat sasaran.
"Prinsipnya adalah tarif KRL sekarang ini ada unsur PSO-nya subsidi nah ini memang kita harus mengoptimalkan supaya subsidi ini tepat sasaran," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun 2023.
Akan tetapi akan ada pemberlakuan subsidi tepat guna pada pertengahan bulan 2023.
"Insyaallah sampai tahun 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencakan tidak naik," kata Menhub dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023 di Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022 lalu.
(Zuhirna Wulan Dilla)
