Jokowi Terbitkan Aturan Baru soal Harta Karun Bawah Laut, Begini Isinya
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis aturan baru terkait pengelolaan benda yang memiliki potensi sumber daya kelautan berupa benda muatan kapal yang tenggelam.
Aturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya guna dalam mendukung pembangunan Nasional.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang sudah ditetapkan oleh Jokowi pada Kamis, 19 Januari 2023.
Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa BMKT yang dimaksud adalah benda muatan kapal yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi yang berada di dasar laut.
BACA JUGA:Jokowi: Sekarang Bali Sudah Full Wisatawan
Adapun BMKT tersebut terbagi menjadi dua bagian, pertama yakni Objek ynag Diduga Cagara Budaya (ODCB) yang meliputi benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi.
Kedua benda mmuatan kapal bukan ODCB. Kedua bagian tersebut ditentukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh kementerian di bidang kebudayaan.
"Dalam hal BMKT berupa ODCB, pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya. Dalam hal BMKT bukan ODCB dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini," tulis Pasal 2 dalam ayat 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 yang dikutip Jumat (20/1/2023).
