Proyek IKN, Gedung DPR dan Wapres Masih Tahap Perencanaan
JAKARTA - Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa kantor anggota legislatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam tahap perencanaan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengungkapkan, saat ini proses lelang untuk pembangunan tersebut masih belum masuk daftar lelang proyek IKN.
Baca Juga: Hunian PNS Skema KPBU di IKN Nusantara dalam Tahap Studi
Bukan hanya gedung DPR, beberapa pembangunan kantor-kantor pemerintahan lainnya disebutkan Diana belum ditenderkan saat ini.
"Gedung DPR belum (dilelang), masih perencanaan. Wapres juga masih perencanaan, yang disayembarakan kemarin masih perencanaan juga," ujar Diana usai Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga: Gelontorkan Rp23,7 Triliun, Berikut Daftar 29 Proyek IKN yang Siap Dibangun
Meksi demikian, proses perencanaan tidak memakan waktu yang cukup lama, dan selanjutnya baru bisa ditenderkan.
"Kita masih perencana dulu, tidak sampai (setahun), cepat (proses perencanaan)," kata Diana.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan Rp23,7 triliun untuk pembangunan IKN di 2023. Hal tersebut digunakan untuk pembayaran proyek-proyek yang sudah terkontrak (MYC) maupun kontrak baru.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, anggaran pembangunan IKN setidaknya dialokasikan untuk penyelesaian 29 paket MYC pembangunan IKN Nusantara.
"Saat ini ada 29 kontrak, kontrak-kontraknya multi years, bisa (ada paket baru), belum tahu (untuk jenis pekerjaan apa)," ujar Danis.
(Feby Novalius)
