Makin Panas! Begini Debat Demokrat Vs Anak Buah Sri Mulyani soal Utang Rp7.773 Triliun
JAKARTA - Partai Demokrat lagi-lagi mengkritisi utang Indonesia. Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini Sekertaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis yang berkomentar soal utang negara.
Hasbil menyebut bahwa rezim pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan utang yang mencapai Rp7.733,99 triliun. Bahkan, rasio utang RI saat ini sudah berada di level 40%.
"Kalau om @prastow senang menampilkan data, kami juga punya om. Silahkan ditanggapi, dengan senang hati saya menunggu. Sekali lagi, rezim ini akan meninggalkan utang yg sangat tinggi (Rp.7.733, 99 Triliun). Berani mengakuinya om?" tulis Hasbil dalam cuitannya di Twitter, di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Baca Juga: Dikritik AHY soal Utang, Begini Respons Menohok Anak Buah Sri Mulyani
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, data Laporan Hasil Reviu Atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 BPK RI yang digunakan oleh Hasbil dalam cuitannya tentu telah dibaca dan pelajari. Hanya saja, kondisi tersebut sudah terpaut 2 tahun anggaran dari sekarang.
"Pula, 2020 merupakan tahun puncak himpitan pandemi COVID-19 terjadi. Saya jelaskan ya. Di tahun 2020 ekonomi melambat, penerimaan tertekan, tapi disisi lain kita harus meningkatkan belanja untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Konsekuensinya: Defisit APBN melebar. Hari ini kita bisa menilai secara objektif Perppu 1/2020 itu terobosan penting," tegas Yustinus.
Baca Juga: Sri Mulyani Ngaku Bulu Kuduk Berdiri Setiap Bahas Utang
Sekarang sudah 2023, pandemi beralih ke fase endemi di mana aktivitas bergeliat. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Karenanya, data tahun 2020 bagi Yustinus tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.
"Bahkan jika kita perhatikan pada dokumen yang sama, perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4%, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Pentingnya membaca komprehensif ya," ucapnya.
Melanjutkan amanat UU, pemerintah melakukan konsolidasi fiskal menuju tingkat rasio defisit kembali di bawah 3% PDB di tahun 2023, termasuk melanjutkan upaya reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, antara lain melalui penerbitan UU HPP secara disiplin.
"Pinjem Farel dan Abah Lala: kita harus adil dalam membanding-bandingkan. Setiap rezim pasti meninggalkan utang, pun juga kenaikan nilai aset, PDB, dan belanja negara. Nah, sesekali liriklah data ini. Biar nggak mikir utang melulu. Belanja, aset, PDB kita meningkat signifikan," tambah Yustinus.
Tak hanya itu saja, Yustinus mengajaknya untuk bersyukur karena analisis IMF terbaru menyebutkan bahwa utang pemerintah masih moderat dan tetap sustain, kepercayaan para investor tetap besar, peringkat kredit RI juga masih di Investment Grade. Terkait indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batasan yang direkomendasikan IMF dan IDR, dapat dijelaskan bahwa batasan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan batasan indikator kerentanan dalam kondisi normal (sebelum adanya pandemi Covid-19).
"Namun, Pemerintah tetap memberikan perhatian dengan menyiapkan upaya antara lain optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA), pinjaman lembaga multilateral dan berbasis penanganan COVID-19 dengan bunga ringan, serta kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) melalui SKB I hingga SKB III. Demikian tambahan penjelasan kami. Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sangat dipersilakan. Harapan saya, mari gunakan data dan informasi terbaru agar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika misalnya mau debat langsung di satu forum, kami pun S14P!" tutup Yustinus.
(Feby Novalius)
