6 Fakta Utang Indonesia Dikritik, Kemenkeu Siap Debat dengan Demokrat : Okezone Economy

JAKARTA - Utang Indonesia jadi sorotan Partai Demokrat. Menurut partai tersebut, rezim di bawah Presiden Jokowi akan meninggalkan utang di atas Rp7.000 triliun.

Namun demikian, Kementerian Keuangan menjelaskan soal besaran utang tersebut. Termasuk alasan utang dan manfaat utang tersebut bagi bangsa.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait utang yang dikritisi Partai Demokrat, Senin (30/1/2023):

1. AHY Kritik Utang RI

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik soal utang luar negeri Indonesia yang saat ini menumpuk. Menurutnya hal ini berdampak negatif pada kondisi perekonomian masyarakat.

"Cadangan devisa kian menipis lantaran harus menahan nilai tukar Rupiah yang belakangan ini melemah. Kita juga tahu gelombang PHK yang terjadi di sana-sini. Ini semua mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional," ujar AHY.

2. Kemenkeu Tanggapi Kritikan AHY

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, dalam kurun 2015-2019 rasio utang Indonesia dapat dijaga pada level maksimal 30%. Di mana saat penerimaan negara melandai dan kebutuhan pembiayaan berbagai belanja publik meningkat untuk mengejar kemajuan, maka utang menjadi salah satu pilihan.

"Lonjakan tinggi jelas karena pandemi covid. Lihat saja lonjakan dari 30% ke 39,38% dalam setahun di 2020, demi menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi karena Covid-19," ujarnya.

Yusninus mengakui bahwa ini bukan keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik.

Di 2020-2021 mencapai 10,8% (accumulated fiscal deficit). Namun dibandingkan negara lain di periode yang sama, ini lebih kecil. Misal Thailand 17%, Filipina 22,1%, China 11,8%, Malaysia 13,6%, dan India 16,5%.

3. AHY Dinilai Tidak Punya Data Lengkap

Menurut Yustinus, Ketum Partai Demokrat perlu mendapat asupan informasi yang komprehensif soal ini. Kerja keras APBN yang pruden, efisien dan antisipatif menekan defisit berkonsekuensi pada pembiayaan.

"Realisasi utang 2022 hanya Rp688,54 triliun atau 73% dari target. Tentu tak mudah mengelola ini. Betul bahwa posisi utang akhir 2022 Rp7.733,99 triliun. Besar ya? Iya! Sudah saya jelaskan konteks dan reasoning di atas. Kue ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio utang sudah turun dari 40,74% di 2021 menjadi 39,57% di 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih? Optimis ya Mas…" kata Yustinus.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Debat Utang Makin Panas

Sekertaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis yang berkomentar soal utang negara.

Hasbil menyebut bahwa rezim pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan utang yang mencapai Rp7.733,99 triliun. Bahkan, rasio utang RI saat ini sudah berada di level 40%.

"Kalau om @prastow senang menampilkan data, kami juga punya om. Silahkan ditanggapi, dengan senang hati saya menunggu. Sekali lagi, rezim ini akan meninggalkan utang yg sangat tinggi (Rp.7.733, 99 Triliun). Berani mengakuinya om?" tulis Hasbil.

5. Kemenkeu Beberkan Data Ekonomi RI Pulih

Sekarang sudah 2023, pandemi beralih ke fase endemi di mana aktivitas bergeliat. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Karenanya, data tahun 2020 bagi Yustinus tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.

"Bahkan jika kita perhatikan pada dokumen yang sama, perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4%, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Pentingnya membaca komprehensif ya," ucapnya.

6. Kemenkeu Siap Debat dengan Partai Demokrat

Yustinus mengajaknya untuk bersyukur karena analisis IMF terbaru menyebutkan bahwa utang pemerintah masih moderat dan tetap sustain, kepercayaan para investor tetap besar, peringkat kredit RI juga masih di Investment Grade. Terkait indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batasan yang direkomendasikan IMF dan IDR, dapat dijelaskan bahwa batasan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan batasan indikator kerentanan dalam kondisi normal (sebelum adanya pandemi Covid-19).

"Namun, Pemerintah tetap memberikan perhatian dengan menyiapkan upaya antara lain optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA), pinjaman lembaga multilateral dan berbasis penanganan COVID-19 dengan bunga ringan, serta kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) melalui SKB I hingga SKB III. Demikian tambahan penjelasan kami. Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sangat dipersilakan. Harapan saya, mari gunakan data dan informasi terbaru agar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika misalnya mau debat langsung di satu forum, kami pun S14P!" tutup Yustinus.

Sebelumnya

Selanjutnya