6 Fakta Utang Indonesia Dikritik, Kemenkeu Siap Debat dengan Demokrat
4. Debat Utang Makin Panas
Sekertaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis yang berkomentar soal utang negara.
Hasbil menyebut bahwa rezim pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan utang yang mencapai Rp7.733,99 triliun. Bahkan, rasio utang RI saat ini sudah berada di level 40%.
"Kalau om @prastow senang menampilkan data, kami juga punya om. Silahkan ditanggapi, dengan senang hati saya menunggu. Sekali lagi, rezim ini akan meninggalkan utang yg sangat tinggi (Rp.7.733, 99 Triliun). Berani mengakuinya om?" tulis Hasbil.
5. Kemenkeu Beberkan Data Ekonomi RI Pulih
Sekarang sudah 2023, pandemi beralih ke fase endemi di mana aktivitas bergeliat. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Karenanya, data tahun 2020 bagi Yustinus tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.
"Bahkan jika kita perhatikan pada dokumen yang sama, perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4%, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Pentingnya membaca komprehensif ya," ucapnya.
6. Kemenkeu Siap Debat dengan Partai Demokrat
Yustinus mengajaknya untuk bersyukur karena analisis IMF terbaru menyebutkan bahwa utang pemerintah masih moderat dan tetap sustain, kepercayaan para investor tetap besar, peringkat kredit RI juga masih di Investment Grade. Terkait indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batasan yang direkomendasikan IMF dan IDR, dapat dijelaskan bahwa batasan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan batasan indikator kerentanan dalam kondisi normal (sebelum adanya pandemi Covid-19).
"Namun, Pemerintah tetap memberikan perhatian dengan menyiapkan upaya antara lain optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA), pinjaman lembaga multilateral dan berbasis penanganan COVID-19 dengan bunga ringan, serta kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) melalui SKB I hingga SKB III. Demikian tambahan penjelasan kami. Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sangat dipersilakan. Harapan saya, mari gunakan data dan informasi terbaru agar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika misalnya mau debat langsung di satu forum, kami pun S14P!" tutup Yustinus.
(Feby Novalius)
