Sebagai gambaran kasus PMK mulai turun dari puncaknya pada bulan Juni 2022, sampai saat ini baik dari kasus kejadian sampai ternak yang mati akibat penyakit PMK terus menunjukan hal positif.
"Oleh karena itu, kita hadir pada hari ini, tidak semata sebagai acara seremonial belaka. Tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata. Saya berharap adanya Kick Off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini agar kita tidak boleh berhenti memberantas wabah PMK hingga Indonesia benar-benar zero kasus," tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menambahkan sejak terjadinya wabah PMK di Indonesia pada Bulan Mei 2022, Kementan telah mengupayakan berbagai upaya pengendalian yaitu dengan melakukan surveilans klinis, biosecurity, pembatasan lalulintas ternak dan vaksinasi secara masif dan massal.
Dia menjelaskan, pengadaan vaksinasi di tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 9,3 juta dosis pada seluruh jenis hewan rentan PMK yaitu sapi, kerbau, kambing, domba dan babi, vaksinasi pada ternak rentan PMK pada tahun 2022 telah memberikan gambaran penurunan kasus PMK yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022 dibandingkan pada puncak kasus pada Bulan Mei," ucapnya
"Demikian juga dengan Jumlah ternak sakit PMK yang terus menurun sejak puncak kasus bulan Juni 2022 dan Pada bulan Desember turun sebesar 99,98 persen dari puncak kasus. Disamping itu dilaporkan 11 propinsi yang sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau Zero Reported Case," sambungnya.
Nasrullah menerangkan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80% populasi hewan rentan PMK. Tentunya ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100%.
"Tahun 2023, kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk 3 kali vaksin (vaksinasi 1 dan 2 dan vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi," tuturnya.
Pihaknya juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi yang digelontorkan melalui dana tugas perbantuan.
(Taufik Fajar)