JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan sebagian anggaran Rp500 triliun untuk pengentasan kemiskinan di sejumlah instansi tertentu malah tersedot untuk studi banding dan seminar di hotel.
Dana tersebut dinilai dipakai oleh sejumlah kalangan. Sehingga ini menjadi pemborosan anggaran dan problem akut di birokrasi kementerian, lembaga tertentu, dan pemerintah daerah.
Bahkan alasannya karena pegawai negeri sipil (PNS) disebut terbiasa mencari plus-plusnya.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan sedang mengebut proses penyediaan dukungan IT sistem pemerintahan berbasis elektronik/SPBE.
Di mana ini sekaligus ntuk menyempurnakan regulasi kebijakan reformasi birokrasi, sekaligus mengurangi belanja tidak efektif dalam pengentasan kemiskinan.
Dia juga mengakui ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang memiliki program kemiskinan yang belum sepenuhnya berdampak optimal.