APBN Bisa Tak Defisit tapi Subsidi Listrik-BBM Dicabut, Sri Mulyani: Langsung Dimarahi Rakyat
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan satu-satunya cara agar APBN tidak defisit dan tetap seimbang antara pengeluaran dan pendapatannya. Caranya tidak ada lagi subsidi listrik dan BBM.
"Anda mau APBN diseimbangkan, balance? Bisa sih, tapi PLN enggak saya bayar Rp171 triliun, itu jelas langsung turun defisitnya. Bu Nicke enggak usah saya bayar Rp379 triliun itu langsung 0 defisitnya. PLN sama Pertamina mau?" ujar Sri dalam kuliah umum secara virtual di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Hal ini pun sebagai jawaban Sri Mulyani atas pertanyaan perwakilan PT PLN Indonesia Power yang hadir dalam kuliah tersebut.
"Lalu Anda jawabnya, 'boleh saja saya naikkan tarif listrik'. Ya monggo silahkan, Anda ya langsung dimarahi rakyat seluruh Indonesia, as simple as that," ungkap Sri.
Menurutnya, jika tarif listrik dan BBM tidak disubsidi, APBN tentunya bisa seimbang karena defisit di 2022 adalah sebesar Rp464,3 triliun atau 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, anggaran untuk kompensasi dan subsidi BBM di 2022 tembus Rp500 triliun.
Untuk APBN 2023, Sri menyebut proyeksi defisit mencapai Rp598,2 triliun. Dia pun menegaskan bahwa persoalan ini adalah tentang pilihan, karena sebenarnya defisit APBN bukan karena pemerintah hobi ingin menjadikan defisit apalagi hobi ngutang.
"Itu adalah sebuah desain, kita melihat Indonesia butuh apa, ada yang masih menganggur, ada masyarakat miskin, ada yang masih butuh infrastruktur, ada yang membutuhkan rumah sakit. Jadi, kalau saya list semua orang itu kebutuhannya banyak banget, itu kita seleksi sampai sekitar Rp3.000 triliun, penerimaan negara belum mencapai itu," pungkas Sri.
(Feby Novalius)
