Swasta Tolak Jadi Operator Angkutan Perintis meski Dapat Untung, Kok Bisa?
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku kalau sampai saat ini tidak ada pihak swasta yang menjadi operator layanan angkutan perintis.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan hal tersebut lantaran pembuatan layanan angkutan jalan perintis menghabiskan biaya yang tinggi.
Sehingga dari sisi bisnis layanan ini cenderung mengalami kerugian.
Hal tersebut membuat banyak pihak swasta yang enggan masuk ke layanan angkutan perintis.
BACA JUGA:Kemenhub Naikkan Subsidi Transportasi ke Pelosok Daerah Jadi Rp3,51 Triliun
Padahal, Suharto mengatakan pemerintah telah menetapkan adanya keuntungan sebesar 10% dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pihak swasta yang berminat menggarap layanan angkutan perintis.
"Dalam birokrasi kami itu ada 10% keuntungan, itu pun sudah ditawarkan kepada swasta banyak yang tidak mau. Akhirnya yang terjadi adalah ini penugasan kepada Damri sebagai BUMN," ujar Suharto dalam acara ngobrolin bersama media di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (7/1/2023).
Suharto mengatakan pihak swasta lebih memilih untuk membangun layanan angkutan di wilayah perkotaan dan sekitarnya.
Hal tersebut lantaran, pangsa pasar dan permintaan layanan di wilayah perkotaan lebih jelas dibandingkan di wilayah angkutan jalan perintis.
"Mereka (swasta) lebih baik mengoperasionalkan di pusat kota atau dalam kota yang secara jelas pontesi jelas dan pasti," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
