Sri Mulyani Tegaskan Uang Pajak dari Rakyat untuk Biayai Proyek Infrastruktur
SOLO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka-bukaan soal uang pajak yang dibayar rakyat. Salah satu uang pajak yang dibayar rakyat digunakan untuk membangun infrastruktur.
“Itulah dukungan APBN, uang negara, uang dari pajak kita yang dipakai ratusan triliun untuk membangun berbagai proyek strategis nasional untuk manfaat rakyat”, kata Sri Mulyani di Solo, Senin (27/2/2023).
Hal ini dikatakan Sri Mulyani saat meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol ruas Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, tepatnya di titik gerbang tol Colomadu, Jawa Tengah bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta sejumlah pejabat daerah lainnya.
BACA JUGA: Semangati Pegawai Pajak Usai Kasus Rafael Alun, Sri Mulyani: Saya Merasakan Luka yang Sama
Pembebasan tanah dari jalan tol ini didanai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai realisasi per 17 Februari 2023 sejumlah Rp5,902 triliun.
Selain pengadaan tanah, dukungan APBN untuk pembangunan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo juga diwujudkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara bagi PT Adhi Karya sejumlah Rp1,401 triliun dan penjaminan yang dilaksanakan oleh Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Pembangunan jalan tol ini diproyeksikan memiliki manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat, di antaranya percepatan konektivitas wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitarnya.
Melihat perkembangan konstruksi yang berlangsung, jalan tol ini juga disiapkan untuk menghadapi peningkatan mobilitas melalui pembukaan jalur dari interchange Kartasura menuju Klaten sepanjang 6 km secara fungsional untuk arus mudik lebaran 2023 mendatang.
Pembayaran Uang Ganti Untung (UGU) pembebasan tanah dari APBN diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan daya beli dan kehidupan ekonomi sosial masyarakat.
