Tegas! Sri Mulyani Bakal Bersih-Bersih Citra Kemenkeu-DJP dari Pengkhianat, Ini Caranya
JAKARTA - Pasca kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putra Rafael Alun Trisambodo, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati ingin membersihkan institusi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia juga ingin membersihkan semua institusi yang dinaunginya dari para 'pengkhianat'.
Dia menyebut bahwa ini adalah dalam upaya menanggapi pertanyaan mengenai mekanisme compliance dan mekanisme untuk koreksi lembaga/institusi.
"Jadi buat kami, ini adalah sebuah opportunity atau kesempatan untuk menjelaskan, ini loh mekanisme yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lalu orang menanyakan, kapan koreksi dilakukan? Bagaimana bentuknya?," ujar Sri dalam Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
BACA JUGA:13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta, Sri Mulyani: Semua Harus Menyerahkan LHKPN
Dia menegaskan bahwa Kemenkeu ini adalah sebuah institusi publik yang memang terikat dengan Undang-Undang (UU) publik seperti UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Keuangan Negara.
"Jadi enggak bisa seenak-enaknya sendiri, tapi bukan berarti kami tidak bisa melakukan langkah. Makanya beberapa yang saya sebutkan, gesture satu, terhadap yang bersangkutan, masyarakat sudah mengatakan 'oh it doesn't make any sense', which is kita juga sudah tahu itu tidak make sense," jelas Sri.
Maka dari itu, pihaknya berpesan ke Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu untuk menyampaikan ke publik, yang selama sudah dilakukan pihak Irjen untuk melakukan kontrol, investigasi, dan examination.
"Kalau dari KPK mendapatkan feedback dari PPATK, kita juga dapat PPATK sumbernya sama, angkanya sama atau enggak, testingnya seperti apa. Jadi kita bekerja bukan berdasarkan emosi, tapi ya berdasarkan data evidence. Tetapi pemihakan terhadap perasaan masyarakat itu harus kita lakukan," ungkap Sri.
Karena itu penting, menurut Sri, yang namanya kredibilitas, persepsi, itu sesuatu yang ada sisi objektifnya tetapi juga ada sisi subjektifnya. Di sisi lain, Kemenkeu berisi lebih dari 78 ribu pegawai, bekerja mengelola Rp3.000 triliun lebih. Pegawai DJP lebih dari 44 ribu orang, mereka bertanggung jawab untuk menerima, mengoleksi penerimaan pajak Rp1.750 triliun tahun lalu, dan tahun ini Rp1.718 triliun.
"Jadi, dalam hal ini, mereka yang sudah bekerja baik, benar, jujur, bahkan ada yang bilang 'saya aja hidupnya pas-pasan', dia harus travelling, dia harus pindah ke berbagai lokasi KPP, pisah sama keluarganya. Mereka itu tersakiti, terkhianati, terlukai, sama seperti kita semuanya," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
