Sri Mulyani Tak Mau Keuangan Negara Lumpuh Gegara Bencana, Ini yang Bakal Dilakukan
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa adanya kejadian tak terduga seperti bencana alam mesti segera dimitigasi salah satunya dengan pembiayaan. Untuk itu desain pembiayaan dalam keuangan negara mesti disiapkan.
"Kita dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus melakukan upaya mengkombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan sebuah skema pembiayaan yang sifatnya efektif, efisien, dan respon cepat. Kita juga melihat profil risiko dari bencana, karena bencana banjir, tanah longsor, berbeda dengan bencana karena tsunami, gunung berapi, atau dari sisi bencana alam seperti gempa bumi," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Kalau risiko bisa diprofilkan dan dibaca, maka bisa mendesain bagaimana menyerap atau mengabsorb risiko ini. Sehingga, kemampuan keuangan tidak lumpuh saat terjadi bencana.
"Dalam hal ini, termasuk kita menyiapkan dana contingency atau berjaga-jaga. Di daerah, namanya dana tidak terduga. Kami juga sudah membentuk apa yang disebut sebagai pooling fund dan bahkan asuransi pada level aset masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Pemda Persiapkan Anggaran Kebencanaan
Jadi bila dilihat lebih mendalam, desain dari pembiayaan atau penganggaran untuk bencana selalu terdiri dari dua hal, yaitu ex-ante, sebelum bencana terjadi perlu bersiap-siap, dan ex-post, begitu terjadi bencana. Maka pendanaan harus bisa hadir untuk bisa menjalankan dari mulai emergency, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
"Dalam ex-post, begitu bencana terjadi, pemerintah pusat memiliki BNPB. BNPB kadang-kadang anggaran awalnya kecil banget, Rp250 miliar. Namun, realisasinya bisa menembus 300% atau 3 kali lipat di atasnya, jauh lebih besar. Begitu terjadi bencana, BNPB langsung mengajukan kepada kami, dan sebagai Bendahara Umum Negara, kami memiliki cadangan untuk bencana," terang Sri.
Jadi seperti 2021, dari yang awalnya Rp250 miliar, BNPB akhirnya bisa belanja lebih dari Rp6 triliun. Di tahun 2022 juga sama, awalnya anggaran Rp250 miliar di BNPB ini adalah untuk kegiatan operasi dan maintenance, juga aktivitas BNPB, begitu bencana terjadi, pasti anggarannya berasal dari kantong bendahara umum negara dalam bentuk permintaan.
"Ini yang disebut ex-post. Biasanya saya langsung mendapatkan kebutuhan itu yang hadir duluan entah TNI, Polri, atau BNPB sendiri atau bahkan Pak Bas, Menteri PUPR untuk emergency dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan kembali berbagai fasilitas," ungkap Sri.
(Feby Novalius)
