Kades Minta 10% APBN, Wapres Singgung Anggaran Rp400 Triliun
JAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta pemerintah mengalokasikan 10% APBN untuk dana desa. Tuntutan Apdesi disampaikan pada peringatan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK) kemarin.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan anggaran desa yang sudah digelontorkan pemerintah pusat sudah lebih dari 10%. Bahkan nilainya mencapai Rp400 triliun sejak tahun 2015.
“Kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp400 triliun ya sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10% itu kalau dihitung-hitung,” tegas Wapres dalam keterangan resminya, Senin (20/3/2023).
Adapun besaran Rp400 triliun yang sudah dianggarkan untuk desa tersebut berasal dari berbagai kementerian baik itu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
“Kalau kita hitung (Rp400 triliun) dari berbagai Kementerian yang juga pelaksanaan di Desa, Kementerian Pertanian, kementerian PUPR, Kesehatan, kementerian pendidikan,” katanya.
Wapres pun menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun desa. Kini, anggaran langsung untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp70 triliun.
“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa. Sebenarnya kalau anggaran langsung ke Kemendes ya, sekitar 70 triliun,” kata Wapres.
“Jadi nanti bagaimana kita menghitungnya, kalau dihitung secara keseluruhan besar sekali, begitu ya pak Menteri. Kalau yang ke kementerian itu Rp70 triliun. Tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari 400 triliun,” tandasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
