Tekan Impor BBM Rp1,2 Triliun per Hari, RI Geber Kendaraan Listrik
Menurut Hageng, percepatan migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik bisa dilakukan jika masyarakat sebagai konsumen perorangan mampu membeli kendaraan listrik dengan harga terjangkau.
Untuk itu, pemerintah memberikan insentif PPN DTP pembelian mobil listrik dan bus listrik.
Hal itu, sambung dia, telah diatur di dalam Perpres No 55/2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan.
Yakni, pemberian fasilitas APBN untuk mendukung percepatan penggunaan KBLBB.
"Butuh tiga tahun bagi pemerintah untuk merumuskan aturan turunannya dan merealisasikan subsidi pembelian KBLBB dengan skema insentif PPN DTP," kata Hageng.
Untuk diketahui, per 1 April 2023 pemerintah menetapkan pemberian insentif PPN DTP untuk KBLBB kendaraan roda empat dan bus.
Hal ini tertuang dalam PMK No 38/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan KBLBB roda empat tertentu dan KBLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023.
Pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian KBLBB roda empat dan bus yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%, maka akan diberikan PPN DTP sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1%.
Sementara, KBLBB bus dengan nilai TKDN 20 - 40% akan diberikan PPN DTP sebesar 5 persen. Sehingga PPN yang harus dibayar hanya 6%.
Hageng menilai, syarat TKDN merupakan elemen penting untuk memastikan peran Indonesia sebagai pemain utama kendaraan listrik, bukan hanya target pasar.
"Jangan sampai pasar dalam negeri dikuasai produk impor dan perusahaan asing. Industri otomotif kita harus bertransformasi menjadi industri yang berdaulat," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Hageng meyakini pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian KBLBB kendaraan roda empat dan bus akan berdampak luas bagi industrialisasi tidak hanya hilir namun juga di hulu.
Di mana peningkatan permintaan akan memacu produsen mobil listrik di dalam negeri yang ujungnua berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara.
"Semua dampak yang ditimbulkan akan better off (lebih baik) bagi pemerintah dan masyarakat," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
