Marketplace Pemerintah Targetkan Transaksi Rp500 Triliun Tahun Ini
JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) mengembangkan government marketplace atau marketplace pemerintah. Platform tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang saat ini telah berjalan.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menargetkan pada tahun 2023, total nilai transaksi sebesar Rp500 triliun melalui platform yang dikembangkan oleh LKPP bersama Telkom Indonesia. Adapun target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing di Indonesia pada 2022, di mana dalam laporan Bank Indonesia tercatat pada angka Rp476,3 triliun.
“Dengan target itu pun government marketplace yang dikembangkan tersebut berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia,” kata Hendrar, Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, ini merupakan salah satu inovasi LKPP dengan mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem Katalog Elektronik.
"LKPP mencatat 49,23% rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44%," ungkapnya.
Lebih lanjut, selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender. Padahal menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP RI.
Hendi pun mengatakan, saat ini terbukti ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.
