Mahfud MD Bentuk Satgas Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Wapres: Ini Cegah Korupsi
BANJARBARU - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tegas mendukung Satuan Tugas yang akan dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Satgas ini guna menindaklanjuti temuan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp349 triliun.
BACA JUGA:
“Saya kira pemerintah akan mendukung kok, bagus itu. Dan supaya juga (aliran dana) tidak jelas (menjadi jelas), karena ada isu yang tidak jelas,” tegas Wapres di sela kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (11/4/2023).
Wapres pun berharap dengan Satgas ini akan terang bendetang dugaan aliran dana TPPU Rp349 Miliar yang ditemukan di Kementerian Keuangan (Keuangan).
Satgas ini direncakanan akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenkopolhukam.
BACA JUGA:
“Dengan adanya Satgas ini nanti akan jelas, sebenarnya dana itu dana siapa, kemana saja, darimana, mana yang sebenarnya itu terjadi ketidaksesuaian dengan aturan, mana yang mendapatkan dana secara tidak sah,” harapnya.
Selain itu, Satgas tersebut akan mendalami laporan hasil analisa (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dihimpun PPATK sejak 2009 hingga 2023. Nilai transaksi janggal yang berhasil dihimpun selama periode itu yakni Rp349 triliun.
“Nah itu perlu penelitian, jadi tidak hanya angka tapi tidak tahu ini detailnya seperti apa,” kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres pun mengharapkan dengan dibentuknya Satgas ini maka tidak akan terjadi saling tuduh menuduh antar sejumlah pihak juga mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Sehingga melalui Satgas itu tidak terjadi semacam menuduh pihak-pihak swcara tidak jelas, tidak tabayyun, tidak adanya penelusuran, itu saya kira penting, Satgas itu menurut saya pwnting dan memang di dalam rangka untuk mencegah terjadi korupsi,” tandasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
