Wacana Impor Darurat KRL Bekas, Menperin: Kita Ikuti Arahan BPKP
JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku belum mendapatkan info mengenai wacana impor darurat kereta rel listrik (KRL) bekas, setelah hasil peninjauan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor kereta dari Jepang.
"Saya enggak tahu istilah impor darurat itu apa, dan kayaknya belum terinfo," kata Agus Gumiwang, dikutip dari Antara, Kamis (27/4/2023).
Wacana impor darurat KRL bekas dari Jepang sempat disampai Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo selepas mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada 12 April 2023.
Lantas, Menteri BUMN Erick Thohir pada 18 April 2023 juga menyatakan dirinya terbuka dengan opsi impor darurat KRL bekas dari Jepang selama tidak memberatkan keuangan negara.
Sementara itu, Menperin menegaskan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk mengikuti hasil peninjauan BPKP dalam menentukan kebijakan terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan KCI.
Hal tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Jadi kan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Pak Luhut ketika itu menyepakati bahwa kita akan mengikuti arahan BPKP dan saya kira sudah dijelaskan," kata Agus Gumiwang.
Menperin menerka bahwa istilah impor darurat berarti dilakukan tanpa ada rekomendasi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
"Kalau impor darurat artinya tidak ada rekomendasi dari Mendag. Tanya aja ke Mendag, berani enggak ngeluarin, karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu ikuti hasil (tinjauan) BPKP," ujarnya.
