Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
JAKARTA - Berbicara soal perubahan iklim, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah instrumen.
Adapun instrumen yang disiapkan salah satunya adalah pajak karbon.
BACA JUGA:
Beberapa terobosan dari kebijakan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan Indonesia di dalam mentransformasi menuju ekonomi hijau adalah salah satunya Perpres 98 tahun 2021.
Perpres ini dalam rangka terus menyiapkan dua instrumen yang sangat penting di dalam menggunakan mekanisme pasar dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau.
BACA JUGA:
"Kedua instrumen ini adalah berhubungan dengan nilai ekonomi karbon, pertama menggunakan instrumen perdagangan yaitu sistem perdagangan karbon yang sifatnya mandatory dan mekanisme offsetting," ujar Sri dalam Green Economy Forum 2023 secara virtual di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Kemudian yang kedua adalah instrumen yang basisnya non perdagangan, dalam hal ini diperkenalkan instrumen result-based payment.
Artinya, suatu program yang bisa mendeliver penurunan CO2, mereka kemudian bisa mendapatkan kompensasi, dan juga pajak karbon.
"Saat ini, sistem perdagangan karbon yang mandatory baru diterapkan di sektor energi. Jangan lupa untuk melakukan transformasi ekonomi ke hijau itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun tujuannya baik, untuk meningkatkan perekonomian agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, ini tetap harus dilakukan secara hati-hati," ungkap Sri.
Karena sebuah perubahan pasti menimbulkan shock, strategi Indonesia adalah bagaimana memperkenalkan dan menjalankan perubahan itu dengan konsekuensi, terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan finansial yang seminimal mungkin.
"Dunia saat ini menyadari bahwa sektor energi penting, baik dari sisi emisi karbon yang makin memperburuk perubahan iklim maupun determinasi tekad untuk menyoroti isu perubahan iklim melalui perubahan dari energi supaya makin terbarukan," sambung Sri.
Artinya, dunia tetap membutuhkan energi, tapi energinya harus diproduksi dengan tingkat CO2 yang lebih rendah. Ini adalah sebuah kesempatan karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya untuk mampu mendukung transformasi ekonomi dan energi menuju energi yang hijau.
"Sehingga kita mampu untuk mendeliver tekad kita untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Kita juga tahu bahwa masyarakat dunia dengan kesadaran terhadap perubahan iklim, maka mobilitas mereka juga harus dibuat makin kecil emisinya," kata Sri.
Maka di banyak negara, terutama di negara maju, mereka memulai investasi transportasi yang rendah emisi. Hal itu juga bisa berarti mengubah dari transportasi yang berbasis combustion, bahan bakar fosil kepada transportasi yang berbasis elektrik.
"Ini juga menjadi another opportunity bagi Indonesia. Tren dunia seperti ini, bagi Indonesia yang memiliki SDA dan determinasi untuk melakukan transformasi ekonomi merupakan lingkungan atau kesempatan global yang harus dimanfaatkan," ungkap Sri.
Maka dari itu, bagaimana Indonesia akan terus memanfaatkan momentum global, dan juga pada saat yang sama melakukan transformasi sendiri menuju ekonomi yang makin hijau menjadi hal yang penting.
Komitmen dari lembaga keuangan untuk mendukung transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau adalah suatu keniscayaan yang sangat dibutuhkan.
"Pemerintah saat ini sedang menyusun APBN 2024, dan pada saat yang sama pemerintah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan suatu guiding principle terhadap arah kebijakan yang akan diambil dalam menghantar dan meyakinkan ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pada emisi karbon yang rendah," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
