Tetapi, sama dengan Pilkada sebelumnya, Sri menyorot bahwa tentunya kadang ada beberapa kebutuhan yang tidak sinkron. Di saat inilah APBN masuk dan mengambil peran.
"Jadi kita memperhitungkan secara cukup detail, tetapi tetap hati-hati dan efisien ya dalam hal ini. Karena di dalam pembahasan waktu itu dengan kabinet, bagaimana kita membandingkan belanja Pemilu dari setiap 5 tahunan, kenaikannya dimana, untuk apa saja, dan apa-apa yang memang harus diselenggarakan dianggarkan," tegas Sri.
Bahkan, dia memperhitungkan sampai dengan nanti ke dispute, semua kebutuhan di Mahkamah Konstitusi juga telah diantisipasi.
"Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun, nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR, dan tentu detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," pungkas Sri.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.