Kondisi ini diperparah ketika terjadinya pandemi Covid-19, yang membuat anggaran di daerah dialokasikan untuk penanganan pandemi.
"Sambil yang kita usulkan ini, kita juga bekerja lagi untuk membuat prioritas-prioritas lainnya, termasuk yang dikunjungi Persiden," kata Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan perbaikan jalan daerah sebetulnya menjadi domain dari Pemerintah Daerah.
Namun dikarenakan Pemda banyak yang masih mengalami masalah pendanaan, maka APBN diturunkan untuk membantu perbaikan jalan tersebut.
"Kalau Inpres itu sifatnya kan perintah presiden, instruksi presiden, kalau yang dicek sama presiden di lapangan itu kan ada Jambi, Lampung, Sumut, Jabar juga," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)