Kelola Belanja Negara Rp3.000 Triliun, Sri Mulyani: Kemenkeu Tak Minta Anggaran Ditambah
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Kementerian Keuangan tidak meminta tambahan anggaran meskipun menjadi pengelola APBN. Dia mengatakan, Kemenkeu memperbaiki organisasi dan SDM-nya agar berkompeten dan memiliki integritas serta profesional.
Selama ini, pihaknya terus mengedepankan aspek-aspek disiplin anggaran dan pengelolaan anggaran yang efisien dan juga kepantasan dari sisi penggunaan anggaran.
"Meskipun Kemenkeu sendiri sebagai pengelola keuangan negara dengan belanja total negara adalah Rp3.000 triliun ini tidak menjadi alasan Kemenkeu untuk meminta anggaran sendiri lebih banyak," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (12/6/2023).
Bahkan kalau dilihat, dia menyebut bahwa Kemenkeu terus melakukan efisiensi. Negative growth dari SDM Kemenkeu menurutnya sangat terlihat sekali dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019, jumlah SDM Kemenkeu masih sebesar 82.468 orang dan sekarang ada di 78.520 orang.
"Kita setiap tahun melakukan negative growth, artinya jumlah yang retired dibandingkan yang direkrut baru, lebih kecil yang direkrut. Sehingga, total headcount menurun," ungkap Sri.
Dia mengatakan bahwa pihaknya mengantisipasi dengan dukungan teknologi dan peranan cara kerja baru. Kemenkeu, lanjut Sri, lebih mementingkan kepada kualitas dan kompetensi dibandingkan jumlah. Dari sisi Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan, Nilai Reformasi Birokrasi, dan Nilai AKIP Kemenkeu membuat progres.
"Ini tentu membuat kita tidak terlena, kita memahami bahwa organisasi yang besar dengan jumlah SDM yang sangat banyak tentu juga memiliki hal-hal untuk terus diperbaiki. Makanya Kemenkeu terus melakukan transformasi kelembagaan," jelas Sri.
Sambung dia memaparkan, tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola dan perbaikan layanan. Berbagai kasus yang terjadi juga memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi Kemenkeu.
"Kami terus menata SDM agar mereka tidak hanya dari jumlah, namun kompetensi dan karakter untuk pelayanan. Kami juga mensimplifikasi proses bisnis agar pelayanan lebih pasti dan efisien, memperkuat pengawasan internal, ini adalah bagian dari koreksi terhadap berbagai tata kelola yang beberapa saat terakhir ini menjadi sorotan publik," ungkapnya.
Tak hanya itu, penguatan kelembagaan juga terus dilakukan, penguatan budaya kerja dan transformasi digital di mana sedapat mungkin teknologi digital mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan serta mengurangi kemungkinan interaksi yang bisa berujung kepada masalah tata kelola. "Kita terus memfokuskan pada perbaikan efisiensi dan perbaikan anggaran kita," pungkas Sri.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
