Impor KRL Bekas Jepang Ditolak, Begini Reaksi KCI
JAKARTA - Pemerintah menolak rencana impor KRL bekas Jepang dan memutuskan untuk mengimpor 3 trainset KRL baru dari Jepang.
Menyikapi penolakan tersebut, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan melakukan perawatan rutin hingga penambahan armada sarana sebagai langkah pemenuhan kebutuhan mengangkut penumpang KRL.
Adapun KAI Commuter telah berkontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16 trainset sarana KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada tahun 2025-2026.
Sementara untuk replacement dengan adanya rencana konservasi dilakukan dengan mendatangkan sarana KRL baru di tahun 2024 sebanyak 3 trainset, retrofit 19 sarana KRL yang dimulai tahun ini dan mendatangkan 8 sarana KRL baru pada tahun 2027.
Hal itu diambil dari rapat koordinasi yang melibatkan Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, DJKA, PT KAI dan juga PT INKA yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (21/6) kemarin.
“Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI 1 untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus," ujar Anne Purba VP Corporate Secretary KAI Commuter dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/6/2023).
Anne menjelaskan bahwa dalam proses seluruh pengadaan sarana KRL tersebut, selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, juga ada opsi dukungan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dia mengatakan PNM ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna ke depannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri.
"Hal ini terus dikaji dan dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk dampak terhadap PSO yang sedang kami hitung dan kaji," katanya.
KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) sebagai Induk Perusahaan secara rutin terus berkoordinasi dengan PT INKA mengenai proses pengadaan sarana melalui skema retrofit ataupun skema pengadaan sarana baru produksi PT INKA untuk memastikan seluruh proses pengadaan tersebut tidak menganggu operasional dan pelayanan Commuter Line Jabodetabek.
(Feby Novalius)
