Pelabuhan Bebas Korupsi, Dwelling Time Sekarang Cuma 3 Hari
JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus berupaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pelabuhan. Pasalnya pelabuhan rawan tindak korupsi, sehingga praktik ini harus diberantas.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD memberikan apresiasi kepada Pelindo untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkup Perusahaan. Menurutnya, sejak era reformasi, Pemerintah menyatakan perang terhadap korupsi.
Hal ini kemudian diimplementasikan lewat perubahan sejumlah regulasi untuk mempersempit ruang tindak korupsi, hingga pembentukan lembaga baru yang akan menghalangi tindak tersebut, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial.
“Manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah separuh dekade pembentukan lembaga-lembaga tersebut,” kata Mahfud, Rabu (16/8/2023).
Menurutnya, layanan kepelabuhanan sebagai salah satu sektor yang rawan dengan tindak kejahatan korupsi. Secara khusus, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar perizinan di kepelabuhanan bisa dipersingkat.
“Ini terkait dengan masa dwelling time yang sebelumnya membutuhkan 6-7 hari. Hingga sekarang bisa dipersingkat menjadi sekitar 3 hari,” ujarnya.
Sementara itu, Dirut Pelindo Arif Suhartono memaparkan, Pelindo berkepentingan memperkuat forum konsolidasi untuk merealisir komitmen perusahaan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih. Namun mengingat begitu banyak lembaga atau institusi lain yang bekerja di Pelabuhan, maka diperlukan sinergi dan kerja sama mewujudkannya.
Menurut Arif, di Pelabuhan Tanjung Priok banyak instansi pemerintah yang bekerja dan beroperasi, seperti Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar, Bea Cukai, kepolisian, TNI dan lembaga lainnya. Selain itu ada ratusan perusahaan yang menjadi pemangku kepentingan di pelabuhan.
“Oleh karena itu, perlu sinergi bersama. Melalui forum ini, Pelindo kembali menegaskan komitmen mewujudkan pelabuhan bersih dan transparan, yang pada ujungnya membantu mengurangi biaya logistik nasional,” urainya.
Di lingkungan internal, Pelindo terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui digitalisasi di semua lini operasi. Saat ini nyaris semua aktivitas dan operasional tercatat, terekam, atau terdokumentasi dengan baik. Manajemen juga memiliki perangkat aturan dan sistem untuk meminimalisir berbagai kemungkinan kecurangan dan praktik korupsi di lapangan.
“Kami terus memperkuat sistem pengawasan melalui Satuan Pengawas Internal. Meski demikian, pemberantasan praktik korupsi akan semakin kuat jika instansi-instansi yang ada di pelabuhan memiliki mekanisme bersama untuk menciptakan pelabuhan yang aman, nyaman dan bebas dari praktik korupsi,” kata Arif.
(Feby Novalius)
