Ketua DPR Soroti Dampak Utang BUMN bagi Masyarakat
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti sejumlah hal penting yang mesti diperhatikan pemerintah. Di antaranya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kejahatan elektronik di sektor perbankan yang mengancam data pribadi masyarakat.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, DPR RI pada masa sidang memberikan perhatian terkait permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat. Antara lain mengantisipsai dampak geopolitik global yang belum selesai.
Kemudian mengantisipasi dampak El Nino terhadapo ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
"Mencermati dampak utang BUMN bagi masyarakat. Menyoroti maraknya kasus kekerasasn seksual," ujarnya dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (16/8/2023).
DPR juga mencermati proses trasnsisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan. Lalu mewaspadai kejahatan elektronik perbankan yang mengancam data pribadi.
"Menekankan pentingnya pendampingan UMKM. Pemerintah harus memeiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklujuti ini," kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR, siang ini.
Nota Keuangan ini berisikan detail dan penjelasan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Adapun rinciannya juga mencakup realisasi APBN tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan rencana hingga proyeksi tahun depan.
Nota Keuangan juga meliputi sejumlah asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, prakiraan laju inflasi, harga minyak, lifting migas, dan suku bunga SBN. Dalam dokumen tersebut juga tercantum rencana belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD).
Adapun sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah telah menyampaikan sejumlah asumsi makro yang telah disetujui untuk RAPBN 2024.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5,1-5,7% yoy untuk tahun 2024, sementara inflasi berada dalam rentang 1,5 hingga 3,5%," ujar Said, dikutip di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Menurutnya, stabilitas tersebut dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif lebih rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal dari makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah.
