Jokowi Minta Tarif Kereta Cepat Disubsidi, Sri Mulyani: Belum Pernah Dibahas
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan supaya ada anggaran subsidi untuk transportasi massal, salah satunya Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Namun demikian, Menteri Keuangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku belum ada pembahasan terkait subsidi tersebut. Pasalnya, pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Kita masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah-masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas," katanya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2023).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pengoperasian moda transportasi lintas rel terpadu (LRT) diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.
“Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan,” ucap Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta.
Untuk menarik minat masyarakat, Jokowi meminta pemerintah harus menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
“Oleh sebab itu, perlu PSO, ada subsidi baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya mesti ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” tuturnya.
(Feby Novalius)
